Tio

Just wanna share my experience

Nomor Induk Kependudukan pada e-KTP, Kelemahan dan Harapan (Berkaca pada Negara Swedia)


Terlepas dari polemik untuk sisi teknologinya, isu apakah e-KTP dapat difoto copy atau tidak atau sangkaan korupsi dananya, ada hal lain yang tidak kalah pentingnya yang melekat di dalam e-KTP tersebut yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat dan jarang dibahas yakni Nomor Induk Kependudukan (NIK). Meski ada suara skeptis mengenai dana proyek ini, pengadaan sistem Single Identity Number (SIN) ini memang sebuah terobasan baru yang jika dapat diimplementasikan dengan benar maka dipastikan akan menguntungkan rakyat.

Nomor Induk Kependudukan  (NIK)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yaitu tentang administrasi kependudukan Nomor Induk Kependudukan  (NIK)  adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia dan berlaku seumur hidup dan selamanya. NIK ini ditentukan dan dikelola oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil dari Kementerian Dalam Negeri.

NIK terdiri dari 16 digit dimana 6 digit pertama adalah informasi mengenai tempat dimana NIK diterbitkan (2 digit kode provinsi, 2 digit kode kota/kabupaten, dan 2 digit kode kecamatan). Enam digit selanjutnya merupakan tanggal lahir dalam format tanggal bulan tahun (untuk wanita tanggal ditambah 40). Sedangkan 4 digit terakhir merupakan nomor urut yang dimulai dari 0001.

NIK diharapkan akan tercantum setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan KTPpasporSIMnomor pokok wajib pajakpolis asuransi, dan penerbitan dokumen identitas lainnya (1).

Salah satu prinsip dari Single Identity Number yang ideal adalah harus unik dan khas dan tidak tergantung akan atribut dari pemilik yang berubah. Yang menjadi permasalahan dalam NIK yang digunakan saat ini adalah 6 digit awal yang merupakan kode lokasi dimana NIK diterbitkan. Hal ini menjadi rancu antara tempat lahir atau tempat diterbitkan nya NIK. Di website Kemendagri (1) diberikan contoh sebagai berikut:

Sebagai contoh, misalkan seorang perempuan lahir di Kota Bandung tanggal 17 Agustus 1990 maka NIK-nya adalah: 10 50 24 570890 0001. Apabila ada orang lain (perempuan) dengan domisili dan tanggal lahir yang sama mendaftar, maka NIK-nya adalah 1050 24 570890 0002.”

Dari contoh ini dapat kita simpulkan bahwa 6 digit kode awal adalah kode tempat lahir. Jika merujuk kepada penjelasan sebelumnya di website yang sama, 6 digit awal tergantung dimana orang tersebut berdomili pada saat NIK diterbitkan. Pada contoh tadi perempuan tersebut belum tentu akan tetap tinggal di tempat kelahirannya.

Jika 6 digit awal tersebut adalah kode untuk domisili, bagaimana kalau orang tersebut pindah kota atau provinsi, misal dari Jakarta Pusat kode 01 60 ke kabupaten Jaya Papua kode 25 01, 6 digit kode awal menjadi tidak relevan lagi dan memungkinkan untuk membuat kebingungan dalam administrasi. Padahal Pemerintah sudah menyatakan NIK tidak berubah meski domisili berpindah (2).

Janto Marzuki yang berpengalaman puluhan tahun menjadi database designer perusahaan raksasa Ericsson dan kini telah menetap di Swedia mengungkapkan bahwa  konstruksi dari NIK dengan segala kelemahan diatas jika dilihat dari sudut database design menjadikan NIK  tidak efektif.

e-KTP seumur hidup, bisakah?

Departmen Dalam Negeri mengusulkan bahwa e-KTP belaku seumur hidup. Untuk menilai apakah e-KTP kita dapat digunakan seumur hidup, mari kita lihat keterangan yang tertera didalamnya: Nama, tempat tanggal lahir, alamat, status pernikahan, agama, pekerjaan. Keempat data terakhir adalah data yang dapat berubah-rubah terutama alamat serta pekerjaan. Jika e-KTP berlaku seumur hidup, seseorang akan dapat berstatus mahasiswa abadi.

Terlepas dari kendala dan kekurangan diatas, jika sistem NIK ini telah  berjalan akan banyak sekali keuntungannya dari sistem administrasi yang lebih efisien hingga peningkatan kesehatan masyarakat jika NIK diintegrasikan dengan berbagai data base kesehatan.

Tidak semua negara maju mengaplikasikan sistem SIN ini. Jika ingin melihat bagaimana sistem SIN, kita harus menengok negara-negara Skandinavia yang lebih dari 60 tahun yang lalu telah mengaplikasikan sistem SIN yang lebih dikenal dengan istilah Personal Identity Number.

Personal Identity Number (PIN) di Swedia

PIN di Swedia laksana nomor keramat karena di semua sistem administrasi pasti digunakan. Bahkan untuk menyewa DVD, buku atau berlangganan telepon diperlukan nomor ini. Personal Identity Number (personnummer dalam bahasa Swedia) mulai diperkenalkan pada tahun 1947 kemudian pada tahun 1967 disempurnakan. PIN ini terdiri dari 10 angka (lebih mudah diingat dibandingkan NIK) yang terdiri dari tiga bagian, tanggal lahir (4 digit, tahun, bulan, tanggal), nomor urut lahir (3 digit) dan 1 digit untuk pengecekan. Contoh seorang laki-laki yang lahir pada tanggal 23 Agustus 1964 memiliki PIN: 640823-3234. 323 adalah nomor urut lahir (untuk laki laki digit terakhir ganjil dalam conton ini 3) dan digit terakhir adalah checking digit untuk mengetes kebenaran PIN tersebut. Setiap orang yang lahir di Swedia dan pendatang yang akan tinggal lebih dari satu tahun akan mendapatkan PIN (3).

PIN Swedia pada awalnya dikelola oleh pemda, namun mulai tahun 1991 dikelola oleh kantor pajak nasional (skatteverket). PIN atau personnummer ini digunakan luas sebagai kode identitas tidak hanya dalam catatan kependudukan, tapi juga untuk sistem perpajakan, perbankan, asuransi, kesehatan, SIM, pasport dan pendidikan. Setiap orang yang memiliki PIN maka akan ditanggung oleh asuransi nasional serta mendapatkan pendidikan gratis (dibayar dari pajak).

PIN ini menjadi nomor kunci (key number) yang menghubungkan antara berbagai data nasional. Di bidang kesehatan, PIN menghubungkan berbagai catatan/database (register data) antara lain catatan pasien, kanker, kecelakaan, kematian, pemberian resep obat, dan masih banyak lagi. Dengan adanya sistem ini, kita dengan mudah dapat mengikuti pasien serta catatan medis mereka.

Data yang ada dari sistem ini laksana harta karun bagi para peneliti di seluruh dunia, karena tanpa perlu membuat percobaan atau study lapang lagi, sesungguhnya Swedia laksana laboratarium besar yang dapat langsung dianalisa datanya. Sebagai contoh, jika ada seorang terdiagnosa terkena kanker paru paru, kita bisa merunut (trace) medical record, untuk mengetahui perkiraan penyebabnya, baik itu life style, lokasi tempat tinggal (dengan menautkannya dengan catatan kependudukan), pekerjaan (data kementrian pekerjaan), dan sebagainya. Bahkan kita bisa merunutnya dengan riwayat dari orang tua atau saudaranya yang mungkin penyakit tersebut diturunkan. Masih banyak lagi tentunya keuntungan dari PIN ini.

Di bidang perbankan, setiap kita membuka rekening, kita diharuskan memiliki PIN, sehingga dengan mudah kita bisa mengetahui jika ada seorang oknum DPR atau pemerintah yang memiliki rekening gendut. Hal ini akan mengurangi tindak kejahatan perbankan. Tapi mungkin yang di Indonesia perlu adanya desakan dari masyarakat dalam implementasinya.

Bagaimana kalau ada data yang berubah?

Kartu identitas (ID Card) di Swedia, hanya berisikan data-data yang jarang/ tidak berubah seperti nama, tempat dan tanggal lahir serta tanggal berlaku. Alamat tidak disertakan karena atribut yang satu paling mungkin berubah. Lalu bagaimana kalau data-data lain diperlukan, seperti jumlah anggota keluarga (Kartu Keluarga), domisili dan perkejaan? Informasi tersebut dengan mudah kita dapatkan dengan langsung datang ke kantor pajak atau online dalam bentuk printout yang dikenal dengan istilah Personbevis (surat keterangan diri). Personbevis  berisi keterangan lengkap kita ataupun sekeluarga, seperti Kartu Keluarga. Personbevis  berlaku hanya 3 bulan karena  informasi di dalamnya bisa berubah-rubah (seperti alamat).  Tapi jangan takut, kita bisa memintanya lagi.  Dengan system seperti ini ID card dapat berlaku lebih lama, sedangkan untuk data yang berubah-rubah kita bisa menggunakan Personbevis.

PIN di negara-negara Skandinavia lainnya.

Negara-negara tetangga Swedia juga memiliki sistem yang sangat mirip dan diterapkan di waktu yang hampir bersamaan (tahun 1960an) sehingga menjadi rujukan internasional oleh PBB (4). Sistemnya hampir sama dimana 6 digit awal adalah kode tanggal lahir dan 4 digit (Denmark) atau 5 digit (Finland, Norwegia) terakhir adalah kode lainnya (nomor urut dan kode kontrol).

Dengan berlimpahnya data dari berbagai macam database kesehatan yang terkoneksi dengan PIN tersebut, negara Skandinavia mampu meningkatkan kualitas kesehatan serta kesejahteraan penduduknya. Sebuah penelitian di Denmark menunjukkan bahwa pasien kanker akan memiliki peluang hidup lebih lama jika kemoterapi diterapkan semenjak diagnose kanker dibandingkan jika kemoterapi diberikan setelah pesien tersebut berada pada stage kanker tertentu.

Study lainnya dibidang psikologi masih di Denmark, mengungkapkan bahwa factor lingkungan seperti infeksi virus sebelum kelahiran serta musim pada saat kelahiran mempengaruhi perkembangan penyakit Schizophrenia dan Bipolar Disorder (5).

Berdasarkan data register kembar (Twin Register) Swedia,  bayi dengan berat  saat lahir rendah lebih rentan terhadap penyakit asma, sedangkan bayi dengan berat berada pada risiko yang lebih besar eksim pada masa anak-anak (6).

Masih banyak lagi hasil temuan yang semuanya menggunakan database yang terkoneksi dengan PIN ini. Semoga dengan adanya NIK ini kedepannya Indonesia mampu meningkatkan dan meratakan kesejahteraan rakyatnya. Masih panjang perjalanan penyempurnaan system e-KTP ini. Kita masyarakat diharapkan mampu memantau implementasi program yang sangat bermanfaat ini.

Referensi:

  1. http://www.kemendagri.go.id/article/2010/02/09/nomor-induk-kependudukan.
  2. http://www.antaranews.com/view/?i=1190049256&c=NAS&s.
  3. Jonas F. Ludvigsson, Petra Otterblad-Olausson, Birgitta U. Pettersson, and Anders Ekbom. 2009. The Swedish personal identity number: possibilities and pitfalls in healthcare and medical research. Eur J Epidemiol. 24(11): 659–667 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2773709/).
  4. Register-based statistics in the Nordic countries: Review of best practices with focus on population and social statistics, United Nations, New York & Geneve, 2007.
  5. Lone Frank. 2000. When an Entire Country Is a Cohort. Science 31. Vol. 287 no. 5462 pp. 2398-2399 http://www.sciencemag.org/content/287/5462/2398.summary.
  6. http://www.ashwellpharmacy.co.uk/index.php?option=com_static&task=view&id=472&Itemid=15

http://news.detik.com/read/2013/05/24/205633/2255567/103/e-ktp-kelemahan-dan-harapan-berkaca-pada-swedia?9922022

May 24, 2013 - Posted by | education | ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: